[Sering Langgar Janji] Pengamat: Jokowi Harus Diberi Sanksi Agar tak Besar Kepala

Jokowi sudah terbiasa mengingkari janji. Untuk itu, agar tidak besar kepala, Jokowi perlu mendapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, salah satunya sering tidak menepati janji.



Seruan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2015.



“Jokowi perlu mendapat sangsi atas pelanggaran itu agar tidak besar kepala. Dia selalu anggap dirinya benar meski melanggar undang undang sekalipun,” tegas Muslim.



Muslim Arbi pun membeberkan janji-janji yang dilanggar Jokowi. Muslim meminta masyarakat tidak terlalu berharap janji yang diutarakan Jokowi dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri.



“Sampai saat ini Jokowi belum menyelesaikan konflik KPK-Polri, padahal Jokowi berjanji akan menyelesaikan dalam waktu seminggu,” papar Muslim.



Jokowi, kata Muslim, juga sering melanggar janji sebelum menjadi Presiden RI.



“Sewaktu menjadi Wali Kota Solo saja Jokowi mengingkari janji dan sumpahnya. Baru dua tahun pimpin Solo di periode ke 2, dia tinggalkan Solo. Lalu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI untuk pimpin DKI 2012-2017,” papar Muslim.



Demikian juga saat menjabat Gubernur DKI, kata Muslim, Jokowi sudah bersumpah akan menjabat selama lima tahu, namun akhirnya juga diingkari.



“Padahal langgar Sumpah dan Janji dalam jabatan itu punya sangsi. Langgar Sumpah dan Janji Jabatan tertuang dalam Peraturan Daerah tentang sumpah Jabatan Gubernur Pasal 110 ayat 1,2 dan 3, UU no 32 thn 2004, Junto PP no 6 thn 2005 juga UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 59-60 dan Pasal 61 tentang Sumpah Jabatan Gubernur,” jelas Muslim.



Seperti diberitakan, pada Rabu, 14 Februari 2015, sebelum berangkat ke luar negeri, Jokowi berjanji akan memutuskan konflik KPK-Polri termasuk kasus Budi Gunawan.



“Saya selesaikan semuanya minggu depan. Ada yang harus saya selesaikan dulu, ada yang harus dirampungkan,” kata Jokowi.‎ [intelijen]

Tweet