Pemotongan Anggaran SumBar, Dendam Kesumat Jokowi?

DPR mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang memangkas sejumlah anggaran daerah. Salah satunya daerah Sumatera Barat (Sumbar).



Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Jhon Kennedy mengatakan kekecewaannya terhadap pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri memangkas anggaran untuk daerah sebesar Rp1.47 triliun dari total anggaran Rp4.1 triliun.



"Saya sangat menyayangkan bila Pemerintah Pusat memotong anggaran Provinsi Sumbar, sedih dan prihatin," kata Jhon, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2015.



Jhon yang juga merupakan legislator asal Sumbar ini menilai, seharusnya pemerintah bijak dalam memangkas anggaran daerah. Pasalnya kondisi Sumbar saat ini sangat memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan pasca diguncang gempa tahun 2009 lalu.



"Karena Sumbar baru mengalami musibah gempa bumi, yang akibatnya Sumbar mundur 10-15 tahun, seharusnya pemerintah pusat mempunyai perhatian lebih terhadap Sumbar," ujarnya.



Untuk diketahui semua anggaran Provinsi Sumbar yang tak penting dicoret Mendagri Tjahjo Kumolo. Hal ini disampaikan lewat surat keputusan Kemendagri Nomor 903-4792 tahun 2015 tentang Evaluasi APBD Sumbar Tahun 2015.



Ada tiga jenis item koreksi dari Kemendagri dengan total yang terkoreksi Rp1,47 triliun. Salah satu yang dihapus adalah penghapusan Bantuan Sosial.



Terkait adanya alasan politis atas pemangkasan anggaran tersebut, Jhon mengaku akan menanyakan pemangkasan anggaran itu ke Badan Anggaran DPR.



"Saya tidak tahu (politis), kuncinya ada di Banggar. Kalau pemerintah yang tidak punya perhatian ke Sumbar, tapi wakil rakyat Sumbar harus berjuang untuk itu. Saya akan perang untuk itu," tandasnya.



Seperti diketahui, saat pemilu Presiden 2014 lalu, pasangan Jokowi-JK yang saat ini memerintah, kalah telak dengan pasangan Prabowo-Hatta. Prabowo-Hatta menang di Sumbar hampir 90 persen suara. Namun Mendagri Tjahjo sendiri membantah pemangkasan anggaran provinsi Sumbar karena alasan politis.



Menanggapi hal tersebut, Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan hal serupa.



“Jika alasannya untuk efisiensi, kita dukung. Tapi kalau pemotongan anggaran dijadikan instrumen politik, maka ini harus diwaspadai. Apalagi jika digunakan untuk arena balas dendam pilpres yang lalu,” ujar pengamat Politik Anggaran, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2015.



Uchok Sky Khadafi setuju jika kementerian dalam negeri memotong anggaran pemerintah daerah untuk efisiensi. Namun masyarakat tetap harus mewaspadai jangan sampai pemotongan anggaran digunakan sebagai instrumen politik apalagi untuk melakukan balas dendam.



Dia mencontohkan tidak boleh pemotongan anggaran hanya dilakukan kepada daerah-daerah yang tidak dipimpin oleh kader PDI P atau di mana pada saat pileg atau pilpres lalu, PDI P mengalami kekalahan total di sana.



“Contohnya pemotongan anggaran di Sumbar dan Jabar. Jangan sampai hanya karena Jokowi dan PDI P babak belur di sana, lantas kedua daerah itu dipotong anggarannya secara drastis. Kalau ini alasannya maka ini harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan. Kita harus bandingkan secara proporsional dengan daerah lainnya,” ujarnya.



Menurutnya, jika anggaran daerah dipotong oleh pusat maka semuanya harus rata, tidak boleh pemerintah daerah yang Jokowi menang atau PDI P menang anggarannya hanya dipotong sedikit.



”Kalau ini yang terjadi maka bisa menimbulkan kecemburuan dan perpecahan. Indonesia bisa bubar kalau caranya seperti ini,” katanya.



Jika pemerintah tetap ngotot untuk memangkas anggaran Sumbar, maka patut dicurigai bahwa hal tersebut tak lepas dari dendam kesumat Jokowi akibat kekalahan telak saat pilpres di provinsi tersebut. [*/fs]

Tweet