Laporkan DPRD Ke KPK, Yunarto Wijaya: Ahok Juga Tanda Tangan Dana UPS

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat 27 Februari 2015. Ahok terlihat tiba sekitar pukul 16.57 WIB dengan memakai mobil Land Cruiser B-1966-RFR.



Berkemeja putih, Ahok menyebut kedatangannya itu untuk melaporkan adanya penyimpangan yang diduga terjadi pada APBD DKI Jakarta. “Mau melaporkan temuan kami mengenai APBD DKI,” ujar Ahok.



Dia menyebut telah menemukan sejumlah barang bukti yang mendukung adanya dugaan penyelewengan itu. Ahok mengatakan turut serta membawa barang bukti itu.



“Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandantangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara) yang kami tanda tangani,” tutur dia.



Ahok menambahkan dia yakin bahwa bukti-bukti itu sangat jelas dan dappat membantu KPK untuk mendalami penyelewengan itu. “Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini,” tukas dia.



Ahok Harus Dipertanyakan Kenapa Tanda Tangan Dana UPS



Sementara itu pengamat politik Yunarto Wijaya dalam perbincangan twitter dengan wakil ketua DPRD dari FPKS, Triwisaksana mempertanyakan dua hal, yaitu mengapa Ahok menandatangani anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) jika Ahok sendiri merasa ada yang salah dengan penganggaran tersebut. Kedua, Yunarto juga mempertanyakan darimana dan siapa yang pertama kali mengajukan anggaran tersebut.



Sebagaimana diketahui dalam RAPBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov terdapat anggaran untuk pengadaan UPS bagi sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Yang menjadi masalah, dana yang dianggarkan untuk setiap unit UPS mencapai Rp 5,8 miliar. Sementara berdasarkan penelusuran sharia.co.id harga UPS paling mahal hanya berkisar 7-10 juta rupiah.



Menanggapi pertanyaan Yunarto tersebut, Triwisaksana yang akrab disapa Sani menjawab bahwa sangat perlu dipertanyakan mengapa Ahok ikut menandatangani pengajuan anggaran tersebut lalu kemudian dia sendiri yang melaporkannya ke KPK.



Untuk pertanyaan siapa yang kali pertama mengusulkan anggaran pengadaan UPS, Sani menjawab agar mempertanyakan hal tersebut kepada dinas terkait, sebab usulan tersebut bukan berasal dari DPRD. (Mas Azzam/Sharia)

Tweet