Soal Freeport, Jokowi Jangan Bilang Tidak Tahu, Fitnah, dan Bukan Urusan Saya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said baru saja melaporkan tawaran perpanjangan izin ekspor dan renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia pada Jokowi. Dengan demikian, "Bahwa larangan ekspor bahan tambang yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya kepada Freeport, mengacu UU No.4 Tahun 2009, sudah tidak berlaku dengan adanya perpanjangan, ini atas sepengetahuan Jokowi. Nanti dibilangnya fitnah, bilang tidak tahu, bukan urusan saya, menteri tidak lapor dan alasan lain untuk mengelaknya," tukas Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), di Jakarta, Minggu 25 Januari 2015.



Sebelumnya, Sabtu 24 Januari 2015, dengan perpanjangan itu, Sudirman mengungkapkan, dari hasil pertemuan dengan presiden yang dilaporkannya hari ini, sikap pemerintah tetap akan meminta perbaikan hasil yang diterima Indonesia dari perusahaan tambang terbesar di dunia itu.



"Saya sih berharap, mereka kan sudah lama di sini, sudah banyak juga lah (kekayaan alam Indonesia) yang diambil. Jadi kalau kita sekarang punya pemikiran yang lebih baik untuk negara dan tidak merugikan mereka, seharusnya tidak masalah," ujarnya di Kantor Presiden, kemarin.



Dia membeberkan beberapa sikap yang sudah disetujui Jokowi antara lain peningkatan royalti. Selain itu juga, peningkatan peran masyarakat Papua dalam operasional pertambangan.



"Kita juga tidak ingin teman-teman Papua hanya mengerjakan apa yang tidak di dalam core operasi gitu. Kita ingin mereka lebih masuk ke tempat yang memiliki fungsi penting. Jangan hanya di beri peran yang sifatnya support," jelasnya.



Sudirman melanjutkan pemerintah ingin Freeport meningkatkan penggunaan konten lokal dalam operasional pertambangan. Minimal peningkatan penggunaan konten lokal naik lima persen per tahun. Freeport turut berkewajiban membangun ekonomi daerah di sekitar lokasi tambang.



"Sekarang gini, lihatlah Timika, di dalam areal Freeport itu seperti kota modern tapi begitu keluar masih banyak anak-anak telanjang sekolah ala kadarnya. Itu dampak yang harus dipikirkan. Dan kehadiran Freeport di Papua harus lebih dirasakan masyarakat setempat, tidak hanya CSR tapi pembangunan-pembangunan yang lebih nyata," tandasnya. [fn]

Tweet