"Jangan Percaya OPINI, Buka Semua Proses Penyelidikan #SaveAPBD_DKI" by @Fahrihamzah

1. Kita harus dorong keterbukaan...agar korupsi hilang...#SaveAPBD_DKI



2. Sangat mungkin ada permainan anggaran maka jangan ditutup masalah ini. #SaveAPBD_DKI



3. Buka semua proses ke publik agar ada akuntabilitas dan pengawasan publik di kemudian hari. #SaveAPBD_DKI



4. Jangan percaya opini..percayalah proses penyelidikan resmi. #SaveAPBD_DKI



5. Hak Angket dan penyelidikan KPK dan POLRI adalah instrumen resmi. #SaveAPBD_DKI



6. Kalau media hanya bisa tunjuk satu PT dengan alamat palsu. Tapi penyelidikan resmi bisa buka semua segi. #SaveAPBD_DKI



7. Mulailah mempercayai lembaga2 yang kita tunjuk dan kita gaji.supaya ada arti demokrasi.. #SaveAPBD_DKI



8. Untuk itulah kita berkonstitusi...sebab kalau tidak opini bisa jadi tirani. #SaveAPBD_DKI



9. Pada akhirnya Indonesia adalah negara hukum...berdasar Pancasila dan UUD45.. #SaveAPBD_DKI



10. Semua proses ada tahapannya dan tahapan itu ada dasar hukumnya..yang menyimpang pasti ketahuan. #SaveAPBD_DKI



11. Terutama anggaran...menarik karena #ahok mendasarkan pada e-budgeting .#SaveAPBD_DKI



12. Hanya Pemerintah (eksekutif) yang boleh mengusulkan APBN/APBD .DPR/D hanya ikut membahas #SaveAPBD_DKI



13. Dalam pembahasan itulah muncul perbedaan paham dan lobby. Itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI



14. Setelah lobby dan kompromi maka lahirlah kesepakatan...kesepakatan itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI



15. Sebab meski hanya eksekutif yang punya hak mengajukan Rancangan APBD tapi persetujuan dilakukan bersama. #SaveAPBD_DKI



16. Maka dari itu tidak mungkin ada APBD dua versi...versi Pemda dan atau versi DPRD itu mustahil.. #SaveAPBD_DKI



17. Sekarang ada dua versi...dan Ahok telah menuduh bahwa yg versi DPRD ada dana siluman. #SaveAPBD_DKI



18. Tentu DPRD marah karena semua rapat anggaran dilakukan terbuka dan setiap halaman ada pengesahan. #SaveAPBD_DKI



19. Dalam tradisi legislasi..termasuk legislasi APBD pasti ada lembar pengesahan...#SaveAPBD_DKI



20. San apa yang telah ditandatangani bersama adalah yang sah...itu syarat UU..#SaveAPBD_DKI



21. Kalau ada perencanaan yang menyimpang...gubernur masih punya kuasa menggagalkan. #SaveAPBD_DKI



22. Tapi justru.."persetujuan bersama" dalam bahasa UU untuk menjamin agar anggaran APBN/D aspiratif. #SaveAPBD_DKI



23. Eksekutif boleh mengatakan bahwa kami yang legal atau benar...tapi untuk apa rakyat memilih DPRD?#SaveAPBD_DKI



24. Bukankah rakyat berkata dalam kotak suara, "He, aku pilih kamu jadi anggota DPR/D agar mengawasi uang besar...#SaveAPBD_DKI



25. Dan uang besar itu dibelanjakan oleh eksekutif...sejak perencanaan diawasi agar aspiratif..#SaveAPBD_DKI



26. APBD dKI adalah APBD terbesar SE Indonesai...73,8 Trilyun rupiah...#SaveAPBD_DKI



27. NTB kampung saya yg penduduknya setengahnya DKI APBD-nya kurang Rp. 3 Trilyun. #SaveAPBD_DKI



28. APBD DKI sekitar 26 kali APBD NTB sementara penduduknya hanya 2 kali lipat...#SaveAPBD_DKI



29. Itu adalah data terakhir 2014 dan 2015...ngerti kan perasaanku?...hehe...



30. Maka marilah kita terbuka dan bertanggung jawab...#SaveAPBD_DKI



31. Proses penyelidikan Harus dibuka...#SaveAPBD_DKI



32. Tuduhan maling dan rampok harus dibuktikan...#SaveAPBD_DKI



33. Jangan ada dusta di antara angka dan data-data...#SaveAPBD_DKI



34. Mari bersatu selamatkan uang rakyat...#SaveAPBD_DKI



*dari twitter @Fahrihamzah (6/3/2015)

Tweet