 |
| Benny K Harman - (foto: riset) |
Rupanya, selain Fahri Hamzah yang suka mengkritik itu, ada pula tokoh lain yaitu Benny K Harman, politisi dari Partai Demokrat yang tak kalah keras dalam menyapaikan ketidaksepakatan dari berbagai kebijakan pemerintah.
Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III ini rupanya juga sudah gerah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Benny juga tidak segan-segan mengkritik, bahkan mencerca Jokowi.
Inilah beberapa kritik keras Benny kepada Joko Widodo
1. Benny menuding ketua tim sukses Jokowi buat Pollycarpus bebas
Benny K Harman yang juga Wakil Ketua DPR Komisi III ini meminta agar pemerintah menjelaskan tentag pembebasan bersayarat Pollycarpus. Benny tidak mau hal ini ada intervensi dari Timses Jokowi yang dulu sering dikaitkan dalam pembunuhan Munir yang melibatkan Pollycarpus.
"Kalau memang pemerintah sudah menjelaskan secara terbuka silakan publik menilai. Kalau tidak nanti banyak spekulasi jangan-jangan karena tekanan tokoh tertentu kebetulan menjadi ketua timsesnya Jokowi dulu," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 Desember 2014.
Benny mengakui, pembebasan bersyarat merupakan hak dari pemerintah, tetapi dia menyayangkan jika pemerintah harus membebaskan pembunuh kejam seperti Pollycarpus, karena yang dibunuh adalah tokoh besar, yaitu tokoh pejuang Hak Asasi Manusia (HAM)
"Itu hak pemerintah tapi harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, kenapa fasilitas khusus diberikan kepada Pollycarpus, pembunuh lain lebih ringan tidak dikasih, itu saja pertanyaan," jelas Benny.
2. Pasang saja foto Jokowi - JK di pohon
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K Harman mengatakan memang tidak ada kewajiban bagi parlemen untuk memasang foto presiden dan wakil presiden. Dia pun tak mau mempermasalahkan jika sejak dilantik satu bulan lebih, belum ada foto Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) di DPR.
Benny menjelaskan, sejak lama memang tidak ada foto presiden dan wakil presiden di DPR. Termasuk foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di ruang rapat komisi ataupun paripurna.
"Memang enggak ada, enggak ada, di mana memang? Masak mau ditaruh di lorong-lorong," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014.
Benny pun heran kenapa baru kali ini foto presiden dan wakil presiden saja dipermasalahkan. Benny pun bercanda, kalau memang mau foto Jokowi dan JK mau dipasang, gantung saja di pohon-pohon.
"Sebelumnya memang enggak ada, kenapa ini jadi masalah? Atau enggak digantung saja di pohon-pohon situ," canda Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
3. Interpelasi DPR alarm bagi Jokowi
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman mendukung interpelasi DPR kepada Presiden Jokowi atas kenaikkan harga BBM subsidi. Menurut dia, Jokowi tak perlu takut dengan interpelasi tersebut.
Interpelasi adalah hak anggota dewan yang melekat. Benny menilai, tak ada yang perlu ditakutkan oleh Jokowi soal interpelasi ini.
"Secara pribadi (mendukung) hak interpelasi, hak tanya adalah hak normatif, Presiden Jokowi tak perlu takut dengan penggunaan hak interpelasi, karena ini hak normatif," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Benny menyatakan jika Jokowi harus menjadikan interpelasi ini sebagai peringatan yang baik. Agar ke depan, kata dia, Jokowi tak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi ke DPR.
"Presiden Jokowi harus lihat interpelasi sebagai sebuah alarm bagi dia supaya tidak melakukan mengambil langkah yang melanggar konstitusi, sumpahnya dan melanggar penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan good coorporate governance," tegas Benny.
4. Benny mendesak Jokowi ungkap menteri berapor merah
Wakil Ketua DPR Komisi III Benny K Harman mendesak Joko Widodo dan KPK memberi klarifikasi soal tanda merah dan kuning calon menteri. Benny juga bertanya, kenapa Calon menteri yang berapor merah dan kuning dari KPK tetap juga dilantik sebagai menteri.
"Kami meminta Presiden Jokowi segera memberi klarifikasi terhadap sejumlah nama dalam kabinet yang sudah diberikan tanda merah oleh KPK. Dan kenapa presiden tetap memilih nama-nama menteri yang telah diberikan label merah oleh KPK," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2014.
Benny meminta agar KPK membuka menteri mana saja yang terkena tanda warning dari lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Benny juga mewacanakan akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi hal tersebut.
"Kita pun meminta supaya KPK secara terbuka juga mengumumkan nama-nama menteri yang sudah diberi label merah dipilih Presiden Jokowi," tegas Politikus Demokrat ini.
0 Response to "[Kebijakan Jokowi Menimbulkan Pro dan Kontra] Politikus Partai Demokrat Kritik Keras Jokowi"
Posting Komentar