[Konflik Internal Partai] Siapa Sebenarnya Ketua Umum Golkar yang Sah?

Agung Laksono  (foto: merdeka.com) 

Meski sudah dipecat oleh forum Munas Golkar IX di Bali, Presidium Penyelamat Partai yang dipimpin Agung Laksono hari ini tetap menyambangi kantor pusat kantor partai beringin itu di Slipi, Jakarta Barat. Agung dkk tidak menganggap serius pemecatan tersebut.

Bahkan, anggota Presidium Laurens Siburian, mengatakan justru pihaknya yang telah menonaktifkan Aburizal Bakrie (Ical) lebih dulu sebagai ketua umum.

"Kita kan sudah malah menonaktifkan terlebih dahulu ketua umum Pak Aburizal Bakrie dengan Sekjen Pak Idrus Marham. Maka dibentuklah Penyelamat Partai Golkar. Tim Penyelamat Partai Golkar ini karena statusnya semua berkedudukan sama maka disebut itu istilahnya presidium," ujar Laurens ketika ditemui dai kantor DPP Partai Golkar, Rabu (3/12).

Laurens mengatakan, Munas Golkar yang sah seharusnya adalah tanggal 8 Oktober 2014, bukan di Bali seperti yang dilangsungkan kubu Ical sekarang. Sebab, kata dia, hal itu sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan oleh Munas VIII di Riau pada 2009.

Dia melanjutkan, karena Munas tidak dilangsungkan pada 8 Oktober 2014, maka forum pemilihan ketua umum itu akan dilakukan sesuai rekomendasi pada rapat pleno yaitu Januari 2015.

"Jadi yang di Bali itu jelas tidak sah. Itu menyimpang dari konstitusi maupun dari keputusan rapat pleno partai Golkar," ujarnya.

Laurens juga tidak khawatir apabila Ical terpilih kembali pada Munas di Bali. Karena menurutnya Ical terpilih dari Munas yang tidak sah.

Senada dengan Laurens, Agung Laksono juga mengamini bahwa Munas yang diadakan di Bali tidak sah dan penuh rekayasa.

"Menurut kami tidak benar ya. Artinya, melakukan sebuah penyelenggaraan Munas yang direkayasa, yang tidak ada demokratisasinya, yang diarahkan untuk kemenangan salah satu orang saja. Tidak sesuai anggaran dasar, tidak sesuai dengan demokrasi," tutur Agung di tempat yang sama.

Sumber

Tweet